Pemerintah Sering Menyampaikan Wacana, Janji dan janji, Warga Puncak Menunggu Kepastian

Bogor, 18 Mei 2025,

Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Jaro Ade, menuai kritik tajam dari warga kawasan Puncak. Janji kampanye yang digadang-gadang akan fokus pada penataan kawasan, penguatan pariwisata, dan pengendalian kemacetan justru dinilai tidak membuahkan hasil yang jelas.

Karukunan Wargi Puncak (KWP), sebagai representasi suara masyarakat lokal, menyoroti absennya progres konkret. “Program 100 hari kerja seharusnya menjadi pijakan awal arah kebijakan. Tapi yang terjadi justru nihil – tidak ada langkah nyata, tidak ada rilis resmi, tidak ada kepastian,” ungkap salah satu pengurus KWP kepada palapatvnews.network, Minggu, (18/05/2025)

Kritik paling tajam diarahkan pada belum adanya blueprint atau konsep tertulis yang menunjukkan rencana penataan kawasan Puncak ke depan. Padahal, hal ini merupakan janji utama yang dilontarkan dalam masa kampanye.

Tak hanya itu, sorotan juga tertuju pada lemahnya penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sejumlah lokasi wisata yang sempat disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena dugaan pelanggaran izin konservasi, saat ini tetap beroperasi seperti biasa tanpa ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kalau pelanggaran dibiarkan, ini bukan sekadar pembiaran ini pengkhianatan terhadap aturan dan masa depan kawasan konservasi,” tegasnya.

KWP juga mempertanyakan kejelasan arah program penataan ulang Puncak yang dilakukan tahun 2024 lalu. Banyak pedagang lokal yang digusur demi rest area, namun kini area tersebut justru sepi dan mulai ditinggalkan. Para pedagang kembali berjualan di pinggir jalan untuk bertahan hidup.

Masalah klasik seperti penanganan sampah yang semrawut pun masih belum terselesaikan. Ini menjadi simbol bahwa tidak ada pendekatan sistemik yang dijalankan selama 100 hari awal kepemimpinan.

Lebih lanjut, KWP mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya muncul saat terjadi bencana. “Jangan cuma datang ke Puncak saat longsor atau banjir. Warga butuh pemimpin yang hadir sebelum bencana melalui kebijakan, perencanaan, dan ketegasan hukum.” tegasnya.

Masyarakat berharap janji kampanye Rudy-Jaro tidak sekadar menjadi narasi politis tanpa implementasi. Mereka menuntut kejelasan arah, keberpihakan kepada rakyat, serta komitmen nyata terhadap kelestarian dan kesejahteraan kawasan Puncak. (Tim)