Praktisi Hukum: Pengusutan Harus Menyentuh Aktor Intelektual, Motif, dan Tujuan di Balik Penyadapan
JAKARTA – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian serius publik. Perkara yang semula mencuat sebagai dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap sistem elektronik kini berkembang ke arah penyelidikan dugaan tindak pidana makar.
Persoalan ini tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap privasi komunikasi elektronik. Apabila dugaan tersebut terbukti berkaitan dengan upaya melumpuhkan fungsi konstitusional Presiden, mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, atau merusak stabilitas negara, maka perkara tersebut memiliki dimensi hukum dan ketatanegaraan yang jauh lebih serius.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bareskrim Polri, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun waktu 2025–2026 dan diduga menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkembangan awal, kepolisian menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Perkembangan berikutnya pada 5 November 2026 turut menyeret seorang tersangka tambahan berinisial SU. Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan sistem penyadapan.
Pemberitaan mengenai perkembangan tersebut dapat ditelusuri melalui keterangan Bareskrim Polri dan sejumlah media nasional.
RAHMAT AMINUDIN, S.H.: JANGAN BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN
Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Rahmat Aminudin, S.H., Praktisi Hukum (Advokat dan Konsultan Hukum Profesional), sekaligus Alumni P2NK LEMHANNAS RI, menilai bahwa pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berdasarkan konstruksi pembuktian hukum yang kuat.
Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara, apabila dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah, merupakan persoalan serius yang tidak boleh direduksi menjadi pelanggaran administratif semata.
“Negara hukum tidak boleh memberikan ruang bagi penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang. Apalagi apabila tindakan tersebut menyangkut penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Persoalan ini harus diuji bukan hanya dari aspek teknis penyadapan, tetapi juga dari siapa yang memerintahkan, apa motifnya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan.”
Rahmat menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mampu membangun konstruksi perkara secara utuh, mulai dari pelaku langsung, pihak yang memberikan perintah, pihak yang memfasilitasi, hingga kemungkinan adanya aktor intelektual di balik rangkaian peristiwa tersebut.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pihak yang menjalankan perintah, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali atau memiliki kepentingan lebih besar justru tidak terungkap. Namun, seluruh pihak harus tetap diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah dan pembuktian yang sah.”
DUGAAN PENYADAPAN TIDAK OTOMATIS BERARTI MAKAR
Dalam perspektif hukum pidana, Rahmat mengingatkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara tindak pidana penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, penghapusan data elektronik, dan tindak pidana makar.
Masing-masing memiliki unsur delik yang harus dibuktikan secara tersendiri.
Penerapan ketentuan mengenai makar dalam KUHP Nasional, khususnya Pasal 191 dan ketentuan terkait, tidak cukup hanya didasarkan pada adanya penyadapan terhadap Presiden. Harus ditemukan fakta hukum yang menunjukkan adanya maksud dan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana tersebut.
“Secara yuridis, kita tidak boleh menarik kesimpulan bahwa setiap penyadapan terhadap Presiden otomatis merupakan makar. Harus ada pembuktian mengenai tujuan, kehendak, serta rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur delik. Di sinilah kualitas penyidikan diuji.”
Menurut Rahmat, penyidik perlu mengungkap apakah terdapat hubungan antara penyadapan, pengelolaan informasi hasil intersepsi, penghapusan data elektronik, serta kemungkinan adanya tujuan untuk mengganggu atau melumpuhkan pelaksanaan fungsi pemerintahan.
Jika hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, perkara ini berpotensi berkembang menjadi persoalan pidana yang jauh lebih serius.
AKTOR INTELEKTUAL HARUS DIUNGKAP, BUKAN SEKADAR DIASUMSIKAN
Rahmat juga menyoroti pentingnya penelusuran rantai komando dan hubungan antaraktor dalam perkara tersebut.
Dalam suatu dugaan kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi, sistem elektronik, dan kewenangan institusional, penyidik perlu mengurai secara terperinci siapa yang memiliki akses, siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang memberikan instruksi, serta siapa yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.
“Pertanyaan paling mendasar bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, tetapi siapa yang menghendaki, siapa yang mengendalikan, dan apa tujuan akhirnya. Akan tetapi, dugaan mengenai aktor intelektual harus dibuktikan, bukan dibangun berdasarkan spekulasi atau opini publik.”
Ia menilai pemeriksaan terhadap bukti digital, rekam aktivitas sistem, komunikasi elektronik, keterangan saksi, dan keterangan ahli menjadi bagian penting untuk memastikan perkara tidak berkembang berdasarkan asumsi semata.
NEGARA HUKUM HARUS MENJAGA KEKUASAAN SEKALIGUS MEMBATASINYA
Lebih lanjut, Rahmat menyampaikan bahwa perlindungan terhadap Presiden bukan semata-mata persoalan perlindungan individu, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan fungsi konstitusional kepala negara dan pemerintahan.
Namun, perlindungan tersebut harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum.
Menurutnya, kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan.
“Prinsip negara hukum mengharuskan setiap orang, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan tinggi, tunduk pada hukum. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga tidak boleh ada kriminalisasi tanpa pembuktian. Hukum harus berdiri di atas kepentingan siapa pun.”
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan kegaduhan politik maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
PENGUSUTAN HARUS TRANSPARAN DAN TIDAK BOLEH MENJADI INSTRUMEN POLITIK
Rahmat berpandangan bahwa pengungkapan perkara harus dilakukan secara transparan dengan tetap menjaga kerahasiaan materi penyidikan yang memang dilindungi undang-undang.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara, terutama menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi berdampak terhadap keamanan negara.
“Penegakan hukum harus menjadi instrumen untuk menemukan kebenaran materiil, bukan alat untuk membenarkan kepentingan politik tertentu. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Sebaliknya, siapa pun yang belum terbukti bersalah harus tetap mendapatkan perlindungan hukum.”
PENUTUP: KREDIBILITAS NEGARA DIPERTARUHKAN
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian penting bagi sistem penegakan hukum Indonesia.
Publik tidak hanya menunggu siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menantikan penjelasan mengenai motif, tujuan, mekanisme, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Bagi Rahmat Aminudin, S.H., penyelesaian perkara ini harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip akuntabilitas, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal, tetapi negara juga tidak boleh mengalahkan hukum atas nama kepentingan kekuasaan. Keadilan harus ditegakkan melalui pembuktian, bukan tekanan, asumsi, ataupun opini.”
Rahmat Aminudin, S.H.
Praktisi Hukum | Advokat dan Konsultan Hukum Profesional | Alumni P2NK LEMHANNAS RI
Catatan redaksi: Naskah ini merupakan artikel analisis hukum. Pernyataan langsung yang diatribusikan kepada narasumber merupakan rancangan kutipan untuk dikonfirmasi dan disetujui sebelum diterbitkan sebagai hasil wawancara.
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
