Anggaran Media 420 Juta Diduga Fiktif, Ketua PWDPI Lampung Minta Diproses Hukum

Pesawaran | Anggaran belanja langganan surat kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran, Sejumlah Rp469 juta lebih Tahun Anggaran (TA) 2023 Diduga Fiktif Diduga Dikorupsi berjamaah. Ketua DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Lampung, Ahmad Hadi Mustoleh, S.Ag minta diproses hukum.

Ketua PWDPI, Aam panggilan akrab Ahmad Hadi Mustoleh, S.Ag, menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh, hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, dokumen pencatatan penerimaan dan wawancara kepada bendahara pengeluaran dan PPTK pada sekretariat DPRD dan dinas kominfo menunjukkan permasalahan.

“Realisasi belanja langganan surat kabar harian dan surat kabar mingguan pada sekretariat DPRD tidak berdasarkan tagihan dan pencatatan yang memadai,”ungkapnya saat dikonfirmasi oleh awak media group PWDPI pada Jum’at (23/5/2023).

Dia juga menjelaskan, Sekretariat DPRD melalui bagian persidangan dan perundang-undangan merealisasikan belanja langganan jurnal atau surat kabar dan majalah sebesar 1.887.300.000 yang diantaranya sebesar 469.800.000 untuk memenuhi kegiatan langganan surat kabar harian dan surat kabar mingguan.

“Namun berdasarkan pemeriksaan oleh instansi terkait, kegiatan langganan skh dan SKM tidak berdasarkan perjanjian kerjasama atau MoU antara sekretariat DPRD dan masing-masing penyedia,”katanya

Lebih lanjut Aam menjelaskan, anehnya berdasarkan sumber berita juga, proposal berlangganan yang diajukan oleh penyedia diberikan persetujuan berupa disposisi dari sekretaris DPRD kepada bagian persidangan dan perundang-undangan untuk berlangganan skh dan atau SKM sesuai proposal dari penyedia.

“Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan keterangan PPTK menunjukkan bahwa pembayaran belanja langganan SKH dan SKM setiap bulan tidak berdasarkan tagihan dari penyedia PPTK menjelaskan bahwa penyedia tidak pernah mengirimkan tagihan atas langganan SKH atau SKM, PPTK melakukan pembayaran berdasarkan nilai pagu per bulan sesuai DPA tanpa memperhitungkan jumlah eksemplar SKH dan SKM yang diterima oleh sekretariat DPRD,”ujarnya.

Ketua PWDPI Lampung menambahkan, hasil perbandingan antara dokumen pertanggungjawaban dan dokumen pencatatan penerimaan eksemplar SKH dan SKM yang dibuat oleh bagian persidangan dan perundang-undangan dan pencatatan pada pos keamanan yang menerima SKH dan SKM menunjukkan bahwa terdapat selisih sebesar 420 lebih.

“Saya minta kepada aparat penegak hukum tentunya dalam hal ini Kejaksaan Negri dan Kapolres Pesawaran untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Karena kasus ini adalah masuk dalam kategori dugaan tindak pidana korupsi yang notabenenya uang rakyat. Siapapun tanpa Padang bulu harus diproses,”pungkasnya.

Terpisah, berdasarkan hasil investigasi awak media group PWDPI dilapangan terdapat sejumlah langganan koran di Sekretariatan DPRD kabupaten setempat fiktif.

“Sudah menjadi rahasia umum langganan koran di DPRD Pesawaran, langganan koran tapi korannya enggak ada. Yang penting ada kedekatan dengan pihak pejabat dewan,”ujar salah satu narasumber atau awak media yang tidak ingin ditulis namanya pada Kamis (22/5/2025).

Kasus ini akan diungkap lebih lanjut pada edisi mendatang. Tim Media group PWDPI juga akan minta tanggapan dari pihak DPRD kabupaten setempat. (Tim Media Group PWDPI).