Bandung | Dalam menyongsong cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menjadi salah satu modal utama.
Masyarakat diharapkan siap untuk berkompetisi di tingkat global. Namun, saat ini tantangan yang dihadapi adalah kurangnya perhatian serius pemerintah terhadap pengembangan pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Kebijakan Efisiensi Anggaran di Sektor Pendidikan
Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah.
Salah satu implikasinya adalah pengurangan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan yang mengalami penyusutan sekitar 30.5 triliun.
Realisasi anggaran pendidikan untuk tahun 2024 masih jauh dari pagu yang seharusnya, yaitu 665 triliun, dengan hanya mencapai 463,1 triliun atau 69,6% dari anggaran yang ideal.
Kontradiksi dalam Kebijakan Pemerintah
Pemangkasan anggaran pendidikan bertolak belakang dengan struktur kabinet yang membengkak.
Di negara lain seperti Vietnam, efisiensi anggaran justru dilakukan melalui pengurangan kementerian, sementara di Indonesia, pemangkasan anggaran malah terbukti mengorbankan sektor esensial.
Badko HMI Jabar mengingatkan bahwa pemerintah perlu melakukan pemangkasan anggaran secara selektif dan tidak mengorbankan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Kualitas pendidikan yang baik adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera.
Reporter: Uka
