Puncak, Cisarua — Karukunan Wargi Puncak (KWP), forum lintas elemen masyarakat di kawasan Puncak, menyatakan siap bersinergi menyelamatkan kawasan hulu DAS Ciliwung. Namun, mereka mengingatkan pemerintah pusat — khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) — agar berhenti menjadikan isu lingkungan sebagai ajang seremoni belaka.
Pernyataan keras KWP ini muncul menyusul pertemuan Menteri LHK dan Penjabat Gubernur Jawa Barat di Jakarta pada 19 Juni 2025, yang disebut sebagai “langkah awal penyelamatan Puncak”.
“Kami sambut itikad baik Gubernur Jabar. Tapi jujur, kami masih bertanya: KLHK ini benar-benar niat atau sekadar numpang tampil?” ujar Dede Rahmat, Sekretaris sekaligus pembicara KWP, dalam keterangannya, Kamis, (19/06/25).
KWP menyoroti maraknya alih fungsi lahan konservasi di Puncak yang kian tak terkendali. Lahan negara yang seharusnya menjadi penyangga ekologis berubah menjadi lahan vila mewah, glamping eksklusif, hingga restoran komersial.
“PTPN dan Perhutani hari ini lebih sibuk gandeng investor glamping daripada menjaga hutan. KLHK ke mana? Masa nggak tahu?” cetus Dede.
Ia juga menyoroti penggunaan skema Kerja Sama Operasional (KSO) yang kerap dijadikan tameng legal untuk eksploitasi kawasan. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus meluas tanpa kontrol nyata.
Lebih jauh, KWP menilai penegakan hukum KLHK bersifat tebang pilih. Pengusaha kecil lokal justru disasar dengan penyegelan, sementara pelaku usaha besar seperti Taman Safari, EIGER Adventure Land, hingga RM. Liwet Asep Stroberi tidak tersentuh.
“Kami temukan usaha kecil yang justru ramah lingkungan malah disegel. Tapi yang besar-besar aman. Ini penegakan hukum atau pencitraan?” sindir Dede.
Ia juga menyebut KLHK selama ini hanya muncul untuk pasang plang segel dan menggelar konferensi pers, tanpa ada langkah lanjutan yang berarti. “Kalau cuma datang bawa drone, foto-foto, terus pulang, jangan heran kalau masyarakat muak,” katanya.
Di tengah kekecewaan terhadap minimnya langkah nyata dari pemerintah pusat, KWP justru telah menyiapkan langkah-langkah konkret, antara lain:
- Membuka data kawasan kritis berbasis pengetahuan lokal
- Menjadi mitra pengawasan langsung di lapangan
- Menggerakkan pemuda dan komunitas dalam aksi pemulihan ekologis
“Kami bukan cuma siap. Kami sudah lama bergerak. Yang belum gerak itu KLHK!” tegas Dede.
KWP mengingatkan bahwa Puncak adalah kawasan strategis nasional dan hulu penting bagi pasokan air jutaan warga Jabodetabek. Jika tidak diselamatkan, bencana ekologis akan menghantam bukan hanya masyarakat lokal, tapi juga wilayah hilir.
“Kalau Gubernur Jabar sudah gerak cepat, KLHK harus lebih cepat. Jangan sembunyi di balik seremoni dan plang segel palsu,” ujar Dede.
Sebagai penutup, KWP mengajak seluruh pihak — dari pusat hingga desa — untuk bertindak nyata:
“Ayo kita serius bereskan Puncak. Bersama-sama atasi masalahnya. Jangan tunggu Puncak mati, baru ramai turun tangan,” tutupnya.
Sumber: KWP
Reporter: Nuy
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
