Puncak, Cisarua – Kritik keras disampaikan Koordinator Karukunan Wargi Puncak (KWP), Daden Abdurahman (Bah Den), terkait kondisi pelayanan publik dan pembangunan di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Ia menilai jargon “Kota Kebangkitan Bangsa” hanya menjadi slogan tanpa bukti nyata, karena anggaran daerah yang mencapai Rp11 triliun justru tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
“APBD 11 triliun tapi dikelola penuh praktik KKN, bagaimana mau gemah ripah? Warga Cisarua malah makin tersisih,” ujar Bah Den, Sabtu, (8/11).
Menurut Bah Den, salah satu persoalan paling mendesak adalah ketimpangan fasilitas pendidikan. Berdasarkan data yang ia sampaikan, Cisarua memiliki sekitar 13.000 siswa SD, namun sekolah negeri di tingkat menengah pertama hanya dua unit.
“Akhirnya mayoritas orang tua harus menyekolahkan anak ke swasta dengan biaya tinggi. Padahal pajak wisata besar, tapi manfaatnya tidak kembali ke warga,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal KWP, Dede Rahmat, menambahkan bahwa pembangunan di Cisarua terlihat pesat, tetapi arah kebijakannya tidak berpihak pada masyarakat lokal. Menurutnya, pemerintah lebih fokus memfasilitasi kepentingan investor dan pemilik modal besar dibanding memenuhi kebutuhan dasar warga.
“Warga Cisarua seperti tamu di kampung sendiri. Hotel, villa, resort dibuka terus, tapi sekolah, puskesmas, fasilitas publik tidak bertambah. Ini ironi,” tegas Dede.
Ia juga menyoroti soal perizinan dan tata ruang yang semakin menekan masyarakat kecil.
“Setiap tahun ada warga yang tergusur atau kehilangan akses lahan. Tanah subur dan sumber air dikuasai kelompok tertentu. Pemerintah diam, aparat justru jadi tameng.”
Dede menegaskan bahwa KWP bukan anti-investasi, namun mendesak agar pembangunan memberi ruang bagi warga lokal untuk hidup layak.
“Pariwisata tidak salah. Yang salah ketika warga jadi penonton, dan keuntungan hanya mengalir ke luar. Kalau daerah disebut maju, tapi rakyatnya terpinggirkan, itu kemajuan semu,” ucapnya.
Bah Den juga menyebut banyak kegiatan pemerintah hanya bersifat formalitas dan seremonial.
“Mulai dari RT sampai Bupati, programnya hanya menjadikan warga sebagai objek. Akar masalah ditutup rapat-rapat, pencitraan justru dipajang di mana-mana,” katanya.
KWP menilai kesenjangan antara warga lokal dan pemilik modal semakin terlihat. Aparat sering bertindak tegas pada masyarakat kecil, namun lunak saat berhadapan dengan investor besar.
“Petugas garang kalau menghadapi warga, tapi merunduk saat berhadapan dengan taipan. Ini pemandangan era kolonial versi modern,” pungkas Bah Den.
(Kang Nuy)
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
