Palapatvnews | Rokan Hilir, Masalah tunda bayar kegiatan di Kepemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau masih menjadi perhatian publik hingga saat ini. Hal ini bukanlah isu baru yang sering kali mencuat di berita media. Beberapa bulan yang lalu, masalah tunda bayar ini menjadi sorotan utama dan hingga sekarang masih terus berlanjut dengan berbagai alasan yang dikemukakan.
Kepala BPKAD Rokan Hilir pernah menyatakan bahwa masalah tunda bayar ini terjadi karena OPD terkait tidak menyelesaikan administrasi mereka. Akibatnya, pembayaran terhadap kegiatan tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal. Pernyataan ini menguatkan adanya kendala dalam penyelesaian administrasi yang menjadi penyebab utama terhambatnya pembayaran.
Saat wartawan mencoba mengkonfirmasi beberapa OPD terkait, mereka mengungkapkan bahwa ada kendala dalam fitur-fitur dan sistem penyelesaian yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan masalah tunda bayar ini. Dengan adanya kendala ini, penyelesaian masalah menjadi semakin terhambat.
Di sisi lain, Sekda Rokan Hilir pernah menyatakan bahwa pembayaran tunda bayar kegiatan ini sudah selesai dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 50 persen. Namun, wartawan mencoba mengkonfirmasi kembali kepada Sekda terkait pernyataannya tersebut. Dalam penjelasannya, Sekda menyebutkan bahwa pernyataannya didasarkan pada laporan dari BPKAD Rokan Hilir. Oleh karena itu, wartawan diminta untuk mengkonfirmasi kepada kepala BPKAD terkait masalah ini.
Hingga saat ini, kepala BPKAD Rokan Hilir belum memberikan jawaban terkait konfirmasi wartawan terkait masalah tunda bayar ini. Dengan belum adanya kepastian dari Pemerintah Daerah terkait penyelesaian masalah ini, publik masih menanti tindakan yang akan diambil.
Masalah tunda bayar kegiatan di Rokan Hilir ini perlu segera diselesaikan agar tidak berdampak negatif pada pelayanan publik dan kelancaran program-program yang telah direncanakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan evaluasi terhadap sistem administrasi dan penyelesaian masalah tunda bayar ini agar tidak terulang di masa mendatang.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk memastikan bahwa pembayaran kegiatan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara OPD terkait agar masalah administrasi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.
Publik berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat segera menyelesaikan masalah tunda bayar ini dan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Keterbukaan dan transparansi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Dalam menghadapi masalah tunda bayar kegiatan di Kepemerintahan Daerah, semua pihak harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbaik. Dengan demikian, masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak berdampak negatif pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sebagai publik, kita juga perlu terus mengawasi dan mengingatkan Pemerintah Daerah agar masalah tunda bayar ini tidak terulang di masa mendatang. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan masalah ini dapat diatasi dengan baik dan pembayaran kegiatan dapat dilakukan tepat waktu.
Dalam penutup, masalah tunda bayar di Rokan Hilir perlu mendapatkan perhatian serius dan penyelesaian yang tepat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik agar pembayaran kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu kelancaran program pemerintah serta pelayanan publik.