Rokan Hilir | Hingga 27 Februari 2025, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rokan Hilir diduga tidak serius dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Hal ini berakibat pada kemajuan daerah yang terhambat, dengan beberapa proyek yang belum kunjung selesai.
Salah satu OPD yang paling banyak dipantau oleh publik mengenai kinerjanya adalah BPKAD.
Dampak Negatif Terhadap Pembangunan Daerah
Proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan oleh DPRD Rokan Hilir, ternyata belum membuahkan hasil nyata.
Keberadaan APBD yang “terparkir” di BPKAD Rokan Hilir mengakibatkan gagal evaluasi oleh BPKAD Provinsi Riau, serta menghambat OPD lainnya dalam menghadapi keluhan terkait gaji dan kebutuhan alat tulis lainnya.
Seperti yang dikatakan salah satu pihak terkait, “Kami semua pening, masalah APBD ini tidak kunjung selesai. Apalagi menjelang bulan Ramadhan.”
Tanggapan Masyarakat dan Tindakan Pihak Berwenang
Berbagai keluhan muncul dari pihak-pihak yang terkait dengan kemajuan daerah, yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi setelah bekerja di pemerintah daerah.
Pilar ke IV demokrasi pembangunan nasional berupaya mengonfirmasi situasi ini kepada BPKAD Rokan Hilir, namun sayangnya kepala BPKAD lebih memilih untuk tetap bungkam tanpa memberi penjelasan.
Dalam konteks ini, sangat penting bagi Bupati Rokan Hilir untuk memperhatikan masalah ini secara serius, karena pelayanan yang diharapkan masyarakat masih jauh dari harapan.
Sikap BPKAD yang kurang bersahabat terhadap konfirmasi publik semakin memperparah situasi.
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
