Bogor | Pada Jumat, 26 Juli 2024, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) mengadakan audiensi dengan Penjabat (PJ) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, di kantor Bupati Bogor. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas transparansi dan akuntabilitas anggaran desa melalui LSM MPB, khususnya divisi ‘Desa Watch’.
Ketua Umum MPB, Atiek Yulis Setyowati, mengungkapkan bahwa PJ Bupati Bogor menyambut baik inisiatif LSM MPB dalam mengawasi dan memastikan penggunaan anggaran desa yang tepat dan transparan. Beliau sangat menghargai perhatian dan inisiatif dari LSM MPB untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan transparansi anggaran di tingkat desa. “Kami siap berdialog dan bersinergi demi kemajuan Kabupaten Bogor,” ujar Atiek kepada awak media.
Diketahui, dari 416 desa di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 ini, pemerintah pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp. 6 triliun. LSM MPB membentuk divisi baru yaitu Desa Watch yang telah menunjuk Mang Iding sebagai koordinatornya dan memiliki tim handal pilihan.
Desa Watch telah diberikan pelatihan dan arahan termasuk ilmu hukumnya. LSM MPB juga telah menggandeng beberapa pakar hukum untuk memberikan arahan dan pembinaan dalam perjuangan ini. Tim Desa Watch sudah disebar untuk melakukan monitoring atau pengawasan dalam penggunaan semua anggaran di semua desa.
Menurut Atiek, Desa Watch ingin agar semua desa menggunakan anggaran sesuai dengan APBDes dan tidak ada yang mencoba nakal atau fiktif. MPB telah bersinergi dengan PJ Bupati, Inspektorat, dan APH untuk tegas terhadap para oknum yang nakal. Semua camat juga diminta melakukan pengawasan dengan turun langsung mengecek semua kegiatan pekerjaan.
Ketua Divisi Desa Watch, Chaidir Rusli, atau Mang Iding, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam anggaran yang diterima desa. “Yang terpenting adalah akuntabilitas dan transparansi hingga desa menerapkan dananya dengan baik sesuai dengan juklak dan juknisnya,” ujarnya. Kabupaten Bogor mewajibkan semua desa memampang APBDes maupun Rencana Keuangan Desa (RKD) di depan desa agar semua masyarakat desa mengetahui program desa yang akan dan telah dilaksanakan.
Sumber: MPB
