Bogor — Wakil I Ketua DPRD Kabupaten Bogor, H. Wawan Haikal Kurdi, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD tengah fokus mempersiapkan arah pembangunan tahun anggaran 2026 agar pelaksanaannya lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Dalam sambutannya, H. Wawan menegaskan bahwa Kecamatan Cisarua diharapkan menjadi salah satu kawasan dengan percepatan pembangunan paling menonjol di tahun ini.
“Kami ingin Kecamatan Cisarua menjadi wilayah yang paling mudah dalam pembangunan tahun 2026,” ujar H. Wawan saat menghadiri reses masa sidang I anggota DPRD Kabupaten Bogor di Aula Kantor Kecamatan Cisarua, Senin (6/10).
Ia juga menyoroti peningkatan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, yang menurutnya telah menembus angka Rp10 triliun pada tahun 2025.
“APBD Kabupaten Bogor tahun 2025 tembus di angka Rp10 triliun. Ini hasil kerja sama semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah,” jelasnya.
H. Wawan menegaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.
Selain itu, ia juga menyinggung program Universal Health Coverage (UHC), yang menargetkan 100 persen cakupan layanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Bogor pada tahun 2026.
“Insya Allah tahun 2026 UHC kita bisa mencapai 100 persen. Tahun sebelumnya anggarannya sekitar Rp200 miliar, dan ini perlu dukungan dari para kepala desa,” tambahnya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait bantuan keuangan desa yang akan berlaku mulai tahun 2026.
Peraturan tersebut mengatur bantuan keuangan kepada setiap desa dengan nilai maksimal Rp1,5 miliar per tahun, meningkat dari sebelumnya Rp1 miliar.
“Kita rencanakan mudah-mudahan nanti disetujui DPRD. Nilainya yang tadinya maksimal Rp1 miliar menjadi maksimal Rp1,5 miliar,” ujarnya.
Adapun alokasi anggaran tersebut akan dibagi ke dalam empat kategori, meliputi infrastruktur, non-infrastruktur, serta program peningkatan sumber daya manusia, seperti target minimal satu desa satu sarjana setiap tahun.
Dalam kesempatan itu, H. Wawan juga meminta seluruh camat dan kepala desa agar aktif menyesuaikan rencana pembangunan desa dengan arah kebijakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, yang akan mulai dibahas pada awal November 2025.
“Saya minta camat dan kepala desa menyesuaikan program dengan visi dan misi pembangunan daerah. Karena hasil musyawarah desa akan menjadi acuan dalam RAPBD 2026,” tegasnya.
Menutup sambutannya, H. Wawan mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, agar program pembangunan tahun 2026 benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
Reporter: Kang Nuy
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
