TARUTUNG – Beredarnya sejumlah data yang diklaim sebagai daftar pembagian proyek di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) memicu polemik di tengah masyarakat. Data yang beredar melalui berbagai platform media sosial, seperti Facebook dan TikTok, bahkan mencantumkan sejumlah nama anggota DPRD Taput yang seolah-olah menerima paket pekerjaan dengan nilai tertentu.
Dalam daftar yang tersebar tersebut, tercantum sejumlah paket proyek dengan nilai yang bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Namun hingga saat ini, sumber, asal-usul, dan keabsahan data tersebut belum diketahui secara pasti.
Menanggapi polemik yang berkembang, Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia (PKN-RI) Tapanuli Raya menegaskan bahwa data yang beredar itu tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ketua PKN-RI Tapanuli Raya, Bangun M.T. Manalu, didampingi Sekretaris Eduard J.P. Hutapea, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap informasi yang viral tersebut.
“Kami sudah menelusuri informasi ini lebih jauh. Berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan, data tersebut diduga merupakan rekayasa yang sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bangun dan Eduard saat memberikan keterangan di Kantor PKN-RI Tapanuli Raya, Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor 34, Tarutung, Rabu (18/11/2026).
Menurut mereka, hingga saat ini tidak ditemukan dasar yang dapat membuktikan keabsahan daftar yang beredar tersebut.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pembuatan data tersebut, keduanya mengaku belum dapat memastikan hal tersebut.
“Kami tidak bisa memastikan apakah data itu merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi AI atau tidak. Namun yang jelas, berdasarkan hasil penelusuran kami, data tersebut tidak valid dan tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas mereka.
PKN-RI Tapanuli Raya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial tanpa kejelasan sumber dan bukti pendukung yang sah.
Masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi, terutama terkait isu-isu yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di tengah publik.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” tutup mereka.
(Eduard JP Hutapea)
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.










