Cisarua, Bogor – Karukunan Wargi Puncak (KWP) berencana membentuk kelompok kerja (Pokja) bersama sejumlah pihak terkait, termasuk PTPN, guna memperkuat jembatan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan. Rencana ini disampaikan dalam pertemuan singkat dengan salah satu manajemen PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas, Senin (14/9).
Koordinator KWP, Deden Abdurahman atau yang akrab disapa Bahden, menegaskan bahwa pembentukan Pokja harus berlandaskan prinsip praktis dan transparan. “Tidak harus melibatkan seluruh jajaran manajemen PTPN, namun tetap ada penanggung jawab yang jelas. Pertemuan bisa dijadwalkan rutin sebulan sekali, melibatkan unsur masyarakat, termasuk KWP, untuk membahas segala hal mulai dari urusan warga hingga persoalan lahan,” ujarnya.
Pokja diharapkan berfungsi sebagai fasilitator netral ketika terjadi gesekan antara warga dan perusahaan. “Agar tidak lelah menghadapi pertanyaan berulang dari masyarakat maupun jurnalis, semuanya bisa dirumuskan bersama di dalam Pokja,” tambah Bahden. Ia menekankan pentingnya keterbukaan agar Pokja tidak menjadi alat kepentingan sepihak.
Dalam pemaparan, sejumlah masalah disebut masih menggantung, di antaranya:
– Kerjasama Operasional (KSO) bermasalah di wilayah Cikamasan yang masih dalam pengawasan.
– Wilayah di bawah Hak Guna Usaha (HGU) yang bersinggungan langsung dengan kampung-kampung.
– Dampak beruntun di wilayah Naringgul yang belum terang.
– Isu akses jalan, fasilitas umum, shelter, hingga wilayah pensiunan yang belum tuntas.
Warga juga mengusulkan pembukaan akses jalan, perbaikan fasilitas umum, serta revitalisasi wilayah tertunda. PTPN menyambut baik usulan tersebut, namun menekankan perlunya mekanisme jelas agar tidak keluar dari koridor kesepakatan.
Koordinator KWP menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai mata dan telinga masyarakat, meski tidak selalu tercatat secara resmi. “KWP berjalan dengan pendekatan sosial, budaya, dan adat istiadat. Jadi jika responnya berbeda dengan pola hukum formal, itu karena cara kerja kami memang menyentuh akar persoalan masyarakat,” jelas Bahden.
Salah satu catatan penting adalah perlunya perubahan pola rapat. “Setiap pertemuan wajib menghasilkan berita acara yang memuat poin kemajuan. Jangan sampai rapat hanya sekadar berkumpul tanpa hasil,” tegasnya.
Meski banyak persoalan, sejumlah hal berjalan positif, seperti perkembangan di Mandala Wangi, rencana akses jalan baru, serta kondisi wilayah yang mulai membaik. “Mari kita sampaikan kabar baik ini juga, bukan hanya yang bermasalah,” tambah Bahden.
“Kita semua sepakat bekerja untuk kebaikan bersama. Jangan biarkan oportunisme merusak kepercayaan. Sampaikan informasi yang benar, hindari kesalahpahaman, dan percayalah pada mekanisme yang telah disepakati di Pokja maupun jalur komunikasi resmi KWP,” pungkasnya. (Nuy)
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
