Palapatvnews | Rokan Hilir, Di Kabupaten Rokan Hilir, provinsi Riau, muncul kekhawatiran terkait masalah keuangan daerah yang berdampak pada hak-hak pegawai dan kontraktor. Situasi ini telah menimbulkan kegelisahan serius di kalangan berbagai pihak, termasuk pegawai dengan gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), honorer, serta kontraktor yang telah bekerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil). Mereka merasa bahwa hak-hak mereka tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah.
Penting untuk dicatat bahwa, meskipun adanya keluhan tentang keterlambatan pembayaran hak-hak ini oleh Pemkab Rohil, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Sekda Rohil) menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk membayar dan memberikan hak-hak yang telah menjadi bagian dari keterlibatan mereka dalam pemerintahan daerah ini. Sekda Rohil menyampaikan pesan ini melalui pesan WhatsApp, menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi terkait transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran ini.
Namun demikian, perlu diingat bahwa pemerintah daerah tetap berusaha menyelesaikan masalah ini meskipun adanya kendala dari pemerintah pusat dan provinsi. Sekda Rokan Hilir menjelaskan hal ini saat dihubungi oleh wartawan. Meskipun demikian, sampai saat ini, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum memberikan konfirmasi publik terkait persoalan ini, yang menambah kekhawatiran masyarakat.
Situasi ini memang menimbulkan kegelisahan di kalangan pegawai dan kontraktor yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak diperhatikan dengan serius. Namun, penting untuk tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun terdapat kendala dalam transfer dana, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk membayar dan memberikan hak-hak yang telah menjadi kewajiban mereka.
Dalam menghadapi situasi seperti ini, transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting. Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka mengenai kendala yang dihadapi dalam transfer dana dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami situasi yang terjadi dan tetap percaya bahwa pemerintah daerah sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini.
Selain itu, penting juga bagi pihak BPKAD untuk memberikan konfirmasi publik terkait masalah ini. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan transparan, masyarakat dapat memahami bahwa pemerintah daerah tidak mengabaikan hak-hak mereka. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, BPKAD, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan mengatasi kekhawatiran yang ada.
Dalam situasi yang sulit seperti ini, penting bagi semua pihak untuk tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini. Kekhawatiran yang ada perlu diungkapkan dengan cara yang konstruktif, melalui dialog dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Dengan cara ini, masalah dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan kekhawatiran masyarakat dapat teratasi.
Kami percaya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan hak-hak yang telah menjadi kewajiban mereka. Dalam situasi yang sulit seperti ini, semangat untuk bekerja sama dan membangun kepercayaan sangat penting. Mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa hak-hak pegawai dan kontraktor di Kabupaten Rokan Hilir tetap terjamin.
Reporter: Handoko
Editor: Nuy
