Palapatvnews | Rokan Hilir, Keuangan daerah yang tidak berjalan dengan optimal merupakan persoalan yang sering mencuat ke permukaan dan menjadi keluhan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Salah satu lembaga yang menjadi sorotan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keuangan daerah, BPKAD seharusnya dapat mengatasi kendala-kendala yang ada.
Beberapa bulan terakhir, masalah keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hilir masih menjadi keluhan bagi masyarakat. Beberapa persoalan yang sering disoroti antara lain belum selesainya pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), persoalan gaji, penundaan pembayaran kegiatan, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan keuangan daerah.
Menyikapi keluhan-keluhan tersebut, Ketua PWRIB Rohil, Mulyadi, angkat bicara. Ia menyatakan bahwa keluhan-keluhan yang muncul terkait BPKAD Rohil tidak masuk akal dan terkesan mencurigakan. “Kita tidak tahu apa alasan dari kepala BPKAD Rohil di balik kendala-kendala yang terjadi,” ujar Mulyadi.
Mengingat seringnya persoalan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hilir dan kebisuan pihak BPKAD Rohil, Mulyadi menyarankan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap BPKAD tersebut. Hal ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Namun, ketika wartawan mencoba mengonfirmasi persoalan ini kepada kepala BPKAD Rohil melalui WhatsApp, tidak ada jawaban yang diberikan. Ini menambah kebingungan dan ketidakjelasan terkait dengan keluhan-keluhan yang sedang menjadi perhatian banyak pihak.
Kehadiran BPKAD sebagai lembaga pengelola keuangan daerah sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan daerah. Keuangan daerah yang sehat dan transparan akan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait, terutama BPKAD Rohil, untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan terkait dengan kendala-kendala yang terjadi. Jika terdapat indikasi kejanggalan atau pelanggaran, aparat penegak hukum harus segera melakukan tindakan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan pemerintahan daerah.
Selain itu, masyarakat juga perlu terus mengawasi dan memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mengungkapkan masalah-masalah yang ada dan mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketua PWRIB Rohil telah mengungkapkan keprihatinannya terhadap keluhan-keluhan yang terjadi di BPKAD Rohil. Dalam situasi seperti ini, peran APH (Aparat Penegak Hukum) sangat penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPKAD Rohil. Diharapkan tindakan ini dapat membawa kejelasan dan solusi untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi.
Kesimpulannya, keluhan-keluhan terkait keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hilir harus segera ditangani dengan serius. BPKAD Rohil perlu memberikan penjelasan yang transparan dan aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan pemerintahan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah-masalah keuangan daerah dapat diselesaikan dan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Handoko
Editor: Nuy
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
