Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan menyatakan kesiapan penuh Kemenko Polkam dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto pada tahun anggaran 2026.
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR, Senin (7/7/25).
“Kemenko Polkam membawahi sembilan desk, termasuk dua satgas khusus yang disesuaikan dengan dinamika terkini. Usulan ini masih dalam pembahasan untuk menentukan pagu akhir,” ujar Budi Gunawan kepada media.
Dalam kesempatan itu, Budi juga mengungkap hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini berada di angka 81,2 persen per awal Juli 2025.
Survei tersebut merinci tingkat kepuasan berdasarkan beberapa aspek:
- Sosial budaya: 95,1%
- Keamanan nasional: 83,1%
- Stabilitas politik: 70,8%
- Penegakan hukum: 67,8%
- Ekonomi makro: 67,4%
“Angka ini mencerminkan bahwa masyarakat menaruh kepercayaan tinggi terhadap arah kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Menko Polkam menekankan bahwa sektor penegakan hukum menjadi fokus utama dalam program prioritas, khususnya penanganan masalah strategis seperti penyelundupan, judi online, peredaran narkoba, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, upaya koordinasi lintas kementerian dan lembaga membutuhkan anggaran khusus agar bisa berjalan efektif dan terukur.
“Proposal anggaran kami disusun berdasarkan kebutuhan riil, guna memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi berjalan optimal,” jelasnya.
Program Kemenko Polkam tahun depan akan diarahkan untuk memperkuat sinergi antarinstansi, serta mempercepat eksekusi kebijakan strategis bidang politik, hukum, dan keamanan yang menjadi fondasi stabilitas nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
