Jakarta | Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa mengenai perjalanan panjang penegakan hukum di tanah air. Pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah hukum sudah benar-benar berlaku dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan?
Menurut Rahmat Aminudin, S.H., seorang Advokat dan Konsultan Hukum profesional yang aktif menangani berbagai perkara perdata dan pidana, usia 80 tahun kemerdekaan seharusnya menjadikan Indonesia semakin matang dalam sistem hukum.
“Kemerdekaan bukan hanya dimaknai secara politik, tetapi juga bagaimana hukum hadir dan memberi kepastian serta keadilan bagi rakyat. Hukum harus menjadi panglima, bukan sekadar aturan di atas kertas,” ujar Rahmat Aminudin saat ditemui di kantornya di Jakarta Barat.
Lebih lanjut, Rahmat menekankan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dibenahi, mulai dari penegakan hukum yang konsisten, reformasi lembaga peradilan, hingga memastikan tidak ada diskriminasi hukum bagi masyarakat kecil.
“Keadilan itu bukan untuk segelintir orang. Negara hukum harus menjamin persamaan di depan hukum. Jika masih ada praktik hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, berarti cita-cita kemerdekaan kita belum sepenuhnya tercapai,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah dicapai, seperti digitalisasi layanan peradilan, terbukanya akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
Menutup pernyataannya, Rahmat Aminudin mengajak seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga integritas hukum sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Di usia 80 tahun Republik Indonesia, mari kita jadikan hukum sebagai rumah keadilan yang melindungi semua, tanpa kecuali,” pungkasnya.
Redaksi
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
