Saatnya Orang Nomor Satu di Kabupaten Bogor Turun Tangan, Puncak Butuh Arah, Rakyat Butuh Nafas

Puncak, Cisarua – Karukunan Wargi Puncak (KWP), sebuah forum lintas elemen masyarakat di kawasan Puncak, resmi melayangkan surat terbuka kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Dalam surat tersebut, KWP mendesak dibukanya ruang audiensi untuk membahas krisis tata ruang, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang kini membayangi kawasan strategis nasional itu.

“Kami tak datang membawa protes, tapi membawa solusi. Duduk bersama, atau kita akan kehilangan arah,” tegas Joe Salim, perwakilan KWP, Rabu (18/06/25).

Tujuh Desakan KWP untuk Masa Depan Puncak

Melalui surat terbukanya, KWP menyampaikan tujuh agenda strategis yang dianggap mendesak dan menyentuh langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Puncak:

1. Lahan Warga Harus Jelas
   Kampung-kampung seperti Naringgul berdiri di atas lahan HGU milik PTPN. KWP mendesak penyelesaian legalitas tanah secara adil dan manusiawi.
2. Pasar Cisarua Harus Ditata, Pedagang Harus Dijaga
   Penataan tidak cukup berhenti pada perbaikan fisik. Pedagang lokal harus tetap mendapat ruang hidup yang layak.
3. Wisata Jangan Sekadar Cantik, Tapi Harus Bijak
   KWP mendukung revitalisasi Rest Area Gunung Mas menjadi Alun-Alun Purnawarman, namun menekankan pentingnya rencana induk wisata yang terintegrasi dengan tata ruang nasional.
4. Bangunan Ilegal Harus Ditindak, Tapi Rakyat Jangan Disingkirkan
   Penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan penggusuran sepihak.
5. KWP Siap Jadi Mitra Pemerintah, Bukan Penonton Pinggiran
   KWP menyatakan kesiapan berperan aktif dalam program-program sosial, budaya, hingga pelestarian lingkungan.
6. Bentuk Forum Bersama: Rakyat, Pengusaha, dan Pemerintah Duduk Satu Meja
   Dialog antara semua pihak harus dilembagakan dan tidak hanya bersifat sementara. Masalah konservasi dan ekonomi rakyat harus diselesaikan secara kolektif.
7. KWP Bukan Oposisi, Tapi Penyeimbang yang Mengawal Kebijakan
   KWP siap menjadi mitra kritis: mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta mengoreksi jika ada penyimpangan.

Puncak: Indah di Mata, Sesak di Nafas Warga

KWP menyoroti kenyataan bahwa ekonomi rakyat Puncak kian terdesak, meski arus wisatawan tak pernah sepi. Banyak warga bergantung pada sektor informal seperti berdagang kaki lima, bertani teh, dan memproduksi kerajinan lokal.

“Puncak butuh kawasan yang tertata. Tapi lebih dari itu: rakyat butuh ruang hidup dan penghidupan yang adil,” lanjut Joe.

Mereka menegaskan bahwa pembangunan wisata berkelas dunia tidak boleh mengorbankan ekonomi rakyat kecil. Sebaliknya, semua harus berjalan seiring—dalam harmoni.

Pesan KWP: “Bupati Harus Hadir, Bukan Sekadar Terlihat”

Di penghujung surat, KWP menaruh harapan besar pada Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Mereka meminta agar semangat “Bogor Istimewa, Kuta Udaya Wangsa” tak berhenti menjadi slogan, tetapi nyata terasa hingga ke desa-desa di lereng Puncak.

“Kami percaya, Pak Rudy bukan hanya pemimpin administratif, tapi pelayan rakyat. Puncak menunggu tindakan, bukan janji,” tegas Joe Salim.

KWP memastikan, langkah mereka bukan untuk menciptakan kegaduhan, tapi untuk menjaga warisan alam dan sosial yang selama ini membentuk identitas Puncak.

“Puncak tak butuh panggung. Tapi kemauan politik dan kerja nyata,” tutupnya.

Penulis: Joe Salim
Editor: Redaksi