Palapatvnews | Tapanuli Utara-Sumut, Pemerintah patut diacungi jempol dalam upaya demi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam Pemerintahan terendah yakni Pemerintah Desa, Hal itu terlihat dari sistem yang di canangkan pemerintah membekali para Aparatur Desa untuk meningkatkan sumber daya terlebih di bidang pembangunan Desa melalui Bimtek (Bimbingan Teknis) kepala desa
Pemkab Tapanuli Utara dalam tahun 2023 saja bisa dikatakan Bimtek/Study Tiru kepada Aparatur Desa sangat jor-joran, diperkirakan sudah lima kali termasuk untuk ibu PKK, tentu hal ini menurut perhitungan pemerintah bimtek ini sifatnya urgent,sehingga kerap dilakukan, mengingat kualifikasi kepala Desa masih sangat minim ” bisa Tamat SMP” , banyak khalayak meragukan background tersebut, mengingat jumlah Dana Desa cukup signifikan jumlah rupiahnya -+ 1 Miliar per Desa. Untuk dasar pengelolaan agar tepat sasaran tentu harus dibekali dengan ilmu agar anggaran bisa tepat sasaran, hal ini dipaparkan tokoh masyarakat (ML) kepada media ini pada Kamis, 14/09/2023.
Keraguan masyarakat pada kualifikasi Kades yang notabene bisa Tingkat Pertama wajar dilontarkan, jika ditelisik lebih dalam, banyak Desa di Kabupaten Tapanuli Utara tidak profesional/Proporsional dalam mengelola DD tersebut, salah satu Contohnya adalah, banyak Jalan Rabat beton,Tali air yang dibangun dari DD tidak terawat dan cenderung kurang bermanfaat, tentu hal itu terjadi disebabkan masih perlunya peningkatan SDM para kades untuk mengelola DD secara baik dan benar.
Bimtek suatu solusi untuk meningkatkan SDM aparatur Desa demi tercapainya cita-cita bangsa ini “Maju Desanya, Bahagia Warganya”.
Informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber, Besok Pada Jumat, 15 September 2023, Seluruh Kades Tapanuli Utara akan melaksanakan Bimtek/Study Tiru di Pulau Jawa, hal ini ditanggapi miring oleh kalangan masyarakat, dimana hal ini menurut masyarakat tidak Rasional, alasannya “Jika Bimtek itu dilakukan di Taput, Tentu akan berdampak ke segi Perputaran Ekonomi Walaupun tidak signifikan, Ujar ML. tetapi uang yang dianggarkan untuk Bimtek tersebut berputar di wilayah Taput, sehingga berdampak ekonomis kepada masyarakat, paparnya. Nah, ini dilakukan di Pulau Jawa, uang kita jadi di pulau Jawa lah berputar, pungkasnya.
Hal tanggapan masyarakat ini sangat masuk akal, seharusnya Pemerintah melalui Dinas Pemdes membuat terobosan baru, Bintek/Study Tiru yang Infonya Rp.13.000.000/Desa itu diadakan di Taput, bukan malah keluar daerah, Terang B.Simajuntak, ini tidak masuk akal, Pungkasnya. jika kami masyarakat bisa memberikan masukan kepada Pemda, Bimtek atau sejenisnya kepada Aparatur Desa ini tolong ditinjau ulang, karena beberapa tahun terakhir peserta yang telah mengikuti Bimtek menurut pengamatan kami “Tidak ada dampak kemajuan ilmunya” dan terlebih ilmu yang didapat ketika Bimtek/Study Tiru tidak di aplikasikan di Desa tempat dia bekerja, Tambahnya. Jadi kalau bimtek dilaksanakan mohon benar benar membawa ilmu ke Desa, bukan membawa yang “lain” tutupnya.
Mendengar Keluhan Tokoh dan masyarakat tersebut, media ini melakukan konfirmasi by WhatsApp kepada Bidang di Dinas Pemdes Bapak Nardo siregar, Nardo menjawab dengan singkat “Langsung Majo Akkang Tu Komandan i” jawab Nardo, dalam komfirmasi tersebut ada beberapa item yang perlu dikonfirmasi antara lain:
- Kenapa Bimbingan Teknis kepada Kepala Desa saat ini dilakukan Jor-Joran?
- Kenapa bimtek ini dilakukan di pulau jawa? Apa input nya yang dianggap signifikan?
-Jika sebaliknya dilakukan di Tarutung, ini tentu akan berimbas ke Perputaran ekonomi di Taput, bagaimana tanggapan pihak Pemdes dalam hal ini? - Kenapa Pihak Pemdes tidak punya inisiatif untuk mengundang Narsum nya saja ke Tarutung?, Secara Ekonomi tentu banyak pengaruhnya ke masyarakat taput jika dilaksanakan di Tarutung?
- Pemda selalu menghimbau, Pertumbuhan ekonomi (UMKM) dengan multiefek, tetapi dalam hal bimtek ini tentu tidak selaras seperti anjuran pemkab Tapanuli Utara, nah..apa tanggapan Pihak Pemdes dalam hal ini?
Kadis Pemdes Bapak Donny Simamora ketika kami komfirmasi by WhatsApp, beliau juga tidak memberikan komentar, padahal Dibaca.
Hal itu mengundang reaksi Ketua LSM LPPASS-RI Kabupaten Tapanuli Utara Bangun MT Manalu, dimana seharusnya Kadis Pemdes dan Kabidnya memberikan Keterangan resmi untuk keperluan pemberitaan, gunanya adalah agar masyarakat Taput mengetahui apa saja kegiatan Kepala Desanya disamping untuk berimbangnya suatu pemberitaan, ungkapnya.
Jika berhitung dengan jumlah Desa 241×13.000.000 uang yang keluar dari Taput dalam Bimtek/Study Tiru kali ini adalah Rp.3.133.000.000.(Tiga Miliar seratus tiga puluh tiga juta Rupiah), ini jumlah yang sangat fantastis, ujar Bangun. Jika perputaran uang segitu besarnya di taput ini, maka bisa dipastikan beberapa sektor ekonomi akan menggeliat, pungkasnya.
Penggiat Media Sosial AM meminta kepada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara untuk memeriksa seluruh kegiatan Bimtek yang dilaksanakan Pihak Pemdes (Desa) termasuk 3 tahun belakangan ini. Karena diduga Bimtek yang dilaksanakan, selain menghabiskan anggaran juga tidak bermanfaat, Pungkas AM kepada media ini.
(Eduard.JP.Hutapea)
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
