CIBINONG – Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor resmi melayangkan protes keras kepada Panitia Besar (PB) Porprov XV Jawa Barat 2026 dan Panwasrah terkait sejumlah persoalan yang dinilai merugikan atlet dan kontingen Kabupaten Bogor.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Jajang Furqon, S.H., di Posko Kontingen Kabupaten Bogor, Bigland Hotel Sentul, Kamis (12/11/2026). Meski mendukung penuh kesuksesan Porprov XV Jabar 2026, pihaknya menilai terdapat sejumlah keputusan dan kebijakan yang tidak konsisten serta berpotensi mencederai prinsip sportivitas.
Salah satu persoalan utama yang diprotes adalah dugaan pelanggaran aturan mutasi atlet. Kontingen Kabupaten Bogor menyoroti kasus atlet renang Jerimy Elyon Masterganesa Damanik yang sebelumnya telah dinyatakan sah bertanding berdasarkan surat keputusan Technical Delegate Akuatik. Namun, setelah datang dari Amerika Serikat menuju arena pertandingan, Jerimy justru tidak diperbolehkan tampil dengan alasan tidak memiliki kartu identitas peserta (ID Card). Kondisi tersebut dinilai merugikan karena berpotensi menghilangkan peluang Kabupaten Bogor meraih empat medali emas.
Selain itu, Bidang Hukum Kabupaten Bogor juga mempertanyakan status atlet ICF Ida Ayu Damik Laksmi Dewi yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos berdasarkan keputusan Panwasrah, tetapi kemudian disebut kembali diperbolehkan bertanding saat Technical Meeting.
Tak hanya dua kasus tersebut, Kabupaten Bogor juga meminta pemeriksaan terhadap 14 atlet dari berbagai daerah yang diduga bertanding tanpa Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari daerah asal. Sejumlah atlet tersebut diketahui pernah membela Kabupaten Bogor pada Porprov 2022 dan permohonan mutasinya disebut telah ditolak. Pihak Kabupaten Bogor meminta persoalan ini ditinjau berdasarkan ketentuan mutasi atlet yang berlaku di lingkungan KONI Jawa Barat.
Persoalan kedua menyangkut keabsahan identitas atlet Taekwondo atas nama Avinsha Nabila dan Ramdhan. Keduanya tercatat bertanding untuk Kota Bandung pada Porprov XV Jabar 2026. Namun, menurut Kabupaten Bogor, saat Babak Kualifikasi dan proses verifikasi atlet, keduanya diduga menggunakan identitas kontingen Kota Bekasi. Kondisi ini dinilai perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan polemik terkait legalitas peserta.
Selain masalah administrasi atlet, Kabupaten Bogor juga menyoroti perubahan jadwal pertandingan cabang olahraga Wushu. Jadwal yang semula ditetapkan pada 14 November 2026 disebut dimajukan secara mendadak menjadi 13 November 2026 tanpa pemberitahuan resmi yang memadai. Perubahan tersebut dinilai dapat mengganggu kesiapan fisik maupun mental atlet menjelang pertandingan.
Protes lainnya berkaitan dengan kesiapan dan keamanan venue pertandingan. Pada cabang olahraga tenis meja, pertandingan dilaporkan tertunda karena venue masih dalam keadaan terkunci sehingga pelaksanaan harus diundur satu hari. Sementara pada cabang olahraga triathlon, pihak Kabupaten Bogor menyoroti dugaan adanya paku yang tersebar di area lintasan dan membahayakan keselamatan atlet. Bahkan, disebutkan terdapat atlet yang mengalami cedera akibat kondisi tersebut.
Atas berbagai persoalan itu, Kabupaten Bogor mengaku mengalami kerugian materiil dan imateriil, mulai dari biaya operasional, akomodasi, hingga terganggunya kondisi mental atlet. Melalui surat protes yang telah disampaikan kepada PB Porprov dan Panwasrah, mereka mengajukan tiga tuntutan, yakni klarifikasi dan permintaan maaf terbuka, pemulihan hak serta kompensasi yang sesuai, dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia pelaksana.
Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor memberikan waktu 2 x 24 jam kepada pihak terkait untuk memberikan tanggapan resmi. Jika tidak ada penyelesaian yang dianggap adil, mereka menyatakan siap menempuh langkah organisasi maupun jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan: Jemi Kurniawan
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
