Klarifikasi Isu Pelanggaran di PKS Sei Baruhur PTPN IV Regional 1: Sosok yang Dimaksud Bukan Karpim

LABUHANBATU SELATAN – Polemik terkait dugaan pelanggaran kode etik, benturan kepentingan, serta isu netralitas di PKS Sei Baruhur PTPN IV Regional 1 akhirnya mendapat klarifikasi resmi. Informasi yang sebelumnya beredar ternyata mengandung kekeliruan mendasar.

Hasil penelusuran dan konfirmasi kepada berbagai pihak menunjukkan bahwa sosok yang disebut sebagai Karyawan Pimpinan (Karpim) sebenarnya berstatus Karyawan Pelaksana (Kapel). Posisi ini tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan strategis, mengambil keputusan bisnis, maupun mengatur proses operasional sebagaimana dituduhkan. Tugas Kapel hanya sebatas menjalankan instruksi kerja dari atasan, sehingga tidak mungkin berada pada posisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Rekan kerja dan pihak terkait di lingkungan perusahaan juga menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak mencerminkan kondisi nyata. Hingga kini, tidak ditemukan bukti adanya pelanggaran kode etik maupun tindakan yang melanggar aturan perusahaan.

Risiko Pemberitaan Tanpa Verifikasi
Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman luas serta merugikan nama baik individu maupun citra institusi. Hal ini melanggar ketentuan yang berlaku, di antaranya:

• Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik: Wajib menguji kebenaran informasi, tidak menyebarkan berita bohong, serta menerapkan asas keberimbangan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi etik mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin kerja jurnalis.
• Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE: Melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan pihak lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
• Pasal 310 dan 311 KUHP: Tuduhan tidak benar yang merusak kehormatan atau nama baik orang lain dapat dijerat pidana pencemaran nama baik.

Imbauan
Masyarakat dan media diimbau untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta melakukan verifikasi ganda sebelum mempublikasikan berita. Jika ditemukan bukti baru, penyelesaian harus ditempuh melalui prosedur resmi dan mekanisme hukum, bukan penghakiman sepihak di ruang publik.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan polemik yang berkembang dapat dinilai secara objektif berdasarkan fakta akurat, bukan asumsi atau opini yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

(Sujiono)