SUKABUMI – Pemerintah Desa (Pemdes) Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 serta penyusunan Daftar Usulan (DU) RKP Desa Tahun 2028.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Kertaraharja itu dihadiri unsur Forkopimcam Cikembar, Kepala Desa beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat.
Musrenbangdes tersebut menjadi forum musyawarah tahunan dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyusun dan menetapkan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Berbagai usulan pembangunan dari tingkat kedusunan, RT, dan RW dibahas bersama guna menentukan program yang paling mendesak dan dibutuhkan warga.
Ketua BPD Desa Kertaraharja, Yanto Permana, mengatakan bahwa Musrenbangdes tahun ini difokuskan pada penetapan program prioritas pembangunan desa untuk tahun 2027 dan usulan pembangunan tahun 2028.
Menurutnya, salah satu usulan yang menjadi prioritas utama adalah penyelesaian pembangunan Jalan Awileuga di Kampung Padasuka. Jalan tersebut masih membutuhkan sekitar 120 meter rabat beton agar akses masyarakat dapat tersambung secara optimal.
“Prioritas untuk tahun 2027 yaitu membereskan Jalan Awileuga di Kampung Padasuka. Kurang lebih masih ada sekitar 120 meter lagi yang perlu dirabat beton dan itu menjadi prioritas utama,” ujar Yanto.
Selain pembangunan jalan, lanjut Yanto, sejumlah usulan prioritas lainnya yang masuk dalam pembahasan adalah pembangunan jaringan irigasi serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik yang masih membutuhkan fasilitas tersebut.
Namun demikian, Yanto mengakui bahwa keterbatasan anggaran Dana Desa turut menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh kebutuhan infrastruktur yang diajukan masyarakat. Karena itu, pihak desa mendorong adanya kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan yang berada di lingkungan Desa Kertaraharja melalui program swadaya.
“Dengan kondisi anggaran yang mengalami pengurangan cukup signifikan, desa tidak bisa menjanjikan seluruh pembangunan bisa langsung terealisasi. Karena itu diperlukan kolaborasi melalui swadaya masyarakat dan dukungan perusahaan untuk membantu menyelesaikan titik-titik pembangunan yang sudah diajukan,” katanya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Yanto menyebut realisasi pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2026 telah mencapai sekitar 80 persen. Saat ini hanya tersisa beberapa pekerjaan fisik yang masih dalam tahap penyelesaian, di antaranya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah RW 3 dan RW 4.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara BPD, tim penyusun RKP Desa, kepala dusun, dan pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, koordinasi yang baik membuat seluruh pihak dapat memahami kondisi keuangan desa sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam penentuan program prioritas.
Yanto menambahkan, masyarakat saat ini dinilai cukup memahami situasi keterbatasan anggaran yang terjadi. Informasi yang berkembang melalui berbagai media membuat warga mengetahui adanya kebijakan pengurangan anggaran sehingga dapat menerima kondisi tersebut dengan lebih bijak.
Ke depan, pihaknya berharap kondisi anggaran pembangunan desa dapat kembali normal sehingga program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat dapat direalisasikan secara maksimal.
“Harapan kami ke depan ada perubahan dan anggaran pembangunan bisa kembali normal seperti sebelumnya. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pembangunan desa tentu akan lebih optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
(Ade Saepul)
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
