Bekasi – Langkah pengawasan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan program nasional di wilayah Tapanuli Raya resmi dimulai. Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN-RI), Patar Sihotang, SH., MH., telah menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Pengawas PKN Tapanuli Raya yang mencakup empat kabupaten di wilayah tersebut, yang disingkat TAHUSATO — Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, dan Samosir.
Surat Keputusan bernomor 01/SK/Tapanuli Raya/PKN/VIII/2026 ditandatangani oleh Patar Sihotang di Bekasi pada 4 Agustus 2026, dan menetapkan susunan pengurus tim yang siap bertugas mengawal jalannya pemerintahan serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di keempat wilayah tersebut.
Susunan Pengurus Tim PKN Tapanuli Raya TAHUSATO
Berdasarkan surat keputusan tersebut, susunan pengurus yang ditunjuk adalah:
– Ketua: Bangun MT Manalu
– Sekretaris: Eduard J.P Hutapea
– Bendahara: Abednego P.I Manalu
– Anggota: Rosinta Sihotang, Panal Herbert Limbong, Saulus Adil Fren Lumban Gaol
Siap Kawal Pemerintahan dan Program MBG
Mewakili seluruh anggota tim, Ketua Tim PKN Tapanuli Raya, Bangun MT Manalu, menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan pusat PKN-RI. Dalam pernyataannya pada Rabu, 26 Agustus 2026, ia menegaskan tim tersebut memiliki mandat kuat untuk memantau setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami akan mengawal jalannya pemerintahan di 4 kabupaten tersebut, termasuk mengawasi pelaksanaan program pusat yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Setiap temuan dan perkembangan di wilayah tugas akan kami laporkan dan koordinasikan langsung ke Pusat kepada Ketua Umum PKN-RI,” ujar Bangun.
Ia juga menyoroti isu krusial yang menjadi perhatian utama tim, yaitu sinergitas antar pimpinan di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan terwujud tanpa dukungan birokrasi yang berjalan optimal dan kerjasama yang erat antar kepala daerah.
“Secara pribadi saya kurang optimis pemerintahan dapat berjalan dengan baik jika fungsi birokrasi tidak dijalankan sesuai harapan masyarakat. Apalagi jika tidak ada sinergi antara kepala daerah dengan wakilnya,” tegasnya.
Bangun juga menginformasikan bahwa dalam waktu dekat, tim ini akan segera menyambangi keempat kabupaten wilayah tugas untuk memperkenalkan keberadaan dan mandat kerja mereka sesuai Surat Keputusan yang berlaku.
“Prinsip kami tetap satu jiwa, satu komando. Apa yang terjadi di wilayah tugas kami, akan kami laporkan secara transparan dan akuntabel ke Pusat demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
(Red)
Eksplorasi konten lain dari Palapatvnews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
